1. Perorangan

Surat Permohonan yang dilampiri dengan :

1. Fotokopi kartu identitas diri;
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Proposal usaha yang mencakup :
4. Jenis kegiatan;
5. Uraian rencana kegiatan pemanfaatan ruang;
6. pertimbangan aspek  teknis,  aspek  lingkungan hidup, dan aspek sosial-ekonomi;
7. Luasan lokasi;
8. peta yang disertai koordinat dan foto lokasi;
9. Gambar teknis arsitektural (apabia ada);
10. Kesesuaian    lokasi    pemanfaatan    perairan    pesisir dengan   RZWP-3-K dan/atau Rencana Zonasi Bagian Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZBWP-3-K);
11. Kesesuaian    lokasi    pemanfaatan    perairan    pesisir dengan rencana tata ruang di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota; dan
12. Rekomendasi   dan/atau   pertimbangan   teknis   dari instansi   teknis   untuk    perizinan   yang   prosesnya melibatkan  satu  institusi  yang  berwenang  langsung terhadap perizinan.

2. Badan Hukum :

Surat Permohonan yang dilampiri dengan :

1. Fotokopi kartu identitas diri;
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Profil badan hukum;
4. Akte pendirian badan hukum dan perubahannya;
5. Surat keterangan domisili badan hukum;
6. Proposal usaha yang mencakup :
   1. Jenis kegiatan;
   2. Uraian rencana kegiatan pemanfaatan ruang;
   3. pertimbangan aspek  teknis,  aspek  lingkungan hidup, dan aspek sosial-ekonomi;
   4. Luasan lokasi;
   5. peta yang disertai koordinat dan foto lokasi;
   6. Gambar teknis arsitektural (apabila ada);
   7. Kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP-3-K dan/atau Rencana Zonasi Bagian Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZBWP-3-K);
   8. Kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan  pesisir dengan rencana tata ruang di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/ kota; dan
   9. Rekomendasi   dan/atau pertimbangan  teknis   dari instansi teknis untuk perizinan yang prosesnya melibatkan  satu  institusi  yang  berwenang  langsung terhadap perizinan.
   10.  

3. Kelompok Masyarakat Tradisional/Lokal :

Surat Permohonan yang dilampiri dengan :

1. Surat pendirian kelompok yang diketahui oleh lurah/ kepala desa setempat.
2. Kajian dampak kegiatan yang direncakan terhadap lingkungan sekitarnya.
3. Proposal Usaha yang mencakup :
   1. Jenis kegiatan;
   2. Uraian rencana kegiatan pemanfaatan ruang;
   3. pertimbangan aspek  teknis,  aspek  lingkungan hidup, dan aspek sosial-ekonomi;
   4. Luasan lokasi;
   5. peta yang disertai koordinat dan foto lokasi;
   6. Gambar teknis arsitektural (apabila ada);
   7. Kesesuaian lokasi  pemanfaatan  perairan pesisir dengan RZWP-3-K dan/atau Rencana Zonasi Bagian Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZBWP-3-K);
   8. Kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan rencana tata ruang di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/ kota; dan
   9. Rekomendasi  dan/atau pertimbangan teknis   dari instansi   teknis untuk perizinan yang prosesnya melibatkan satu  institusi  yang  berwenang langsung terhadap perizinan.

17 (tujuh belas) hari kerja bagi perseorangan dan badan hukum, serta 3 (tiga) hari kerja bagi kelompok masyarakat tradisional/ lokal. 

Gratis

1. Izin Lokasi untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir;
2. Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian pulau-pulau kecil.