Pelayanan Perizinan Terpadu | Provinsi Jawa Timur

PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

KESEHATAN

PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR

PERHUBUNGAN

SOSIAL

KETENAGAKERJAAN

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PETERNAKAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEHUTANAN

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

LINGKUNGAN HIDUP

PERKEBUNAN

PENDIDIKAN

Kode	Nama Perizinan	Action
[01]	Izin Pemanfaatan Ruang	Detail

Kode	Nama Perizinan	Action
[01]	Surat Tanda Registrasi Bidan	Detail
[20]	Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Detail
[17]	Izin Laboratorium Klinik Umum Madya	Detail
[22]	Izin Operasional Sementara RS Kelas B	Detail
[21]	Izin Pendirian RS Kelas B	Detail
[19]	Izin Usaha Pedagang Besar Farmasi Cabang (PBF)	Detail
[18]	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Detail

Kode	Nama Perizinan	Action
[02]	Izin Pemakaian Tanah Pada Ruang Milik Jalan (Rumija) Untuk Pemasangan Papan Reklame/ Iklan	Detail
[01]	Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Utilitas	Detail
[03]	Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Jalan Keluar Masuk ke Industri/Perusahaan/SPBU dan sejenisnya	Detail

Kode	Nama Perizinan	Action
[02]	IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN	Detail
[01]	IZIN PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN	Detail

Kode	Nama Perizinan	Action
[78]	Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Detail
[77]	Izin Penetapan Tarip Angkutan Penyebrangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyebrangan antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi	Detail
[76]	Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Detail
[75]	Penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pengumpan Regional	Detail
[74]	Izin Perpanjangan Penetapan Lintas dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyebrangan Lintas Antar Kota/Kabupaten Dalam Provinsi	Detail
[73]	Izin Penetapan Lintas dan Persetujuan Pengoperasian Kapal angkutan Penyebrangan Lintas Antar Kota/Kabupaten Dalam Provinsi	Detail
[72]	Rekomendasi Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Utama/Pengumpul	Detail
[71]	Izin Penetapan Derah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Regional	Detail
[70]	Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Utama/Pengumpul dengan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Detail
[69]	Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Pengumpan dan Utama dengan Keterpaduan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Detail
[68]	Rekomendasi Penetapan Terminal Khusus yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	Detail
[67]	Rekomendasi Penetapan Terminal Khusus dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Detail
[66]	Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Detail
[65]	Izin Usaha Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Detail
[64]	Izin Usaha Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Detail
[63]	Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 (dua puluh empat) jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Detail
[62]	Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Detail
[61]	Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Detail
[60]	Izin Pelabuhan sungai dan Danau yang Melayanai Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Detail
[59]	Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut	Detail
[58]	Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Detail
[57]	Izin Usaha angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Perorangan atau Badan Usaha yang berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi dan Pelabuhan Internasional	Detail
[56]	Izin Usaha angkutan Laut bagi Badan Usaha yang berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Detail
[55]	Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Detail
[54]	Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat Perubahan	Detail
[53]	Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat	Detail
[52]	Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas Perubahan	Detail
[51]	Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas	Detail
[50]	Izin Usaha Perusahaan Tally Perubahan	Detail
[49]	Izin Usaha Perusahaan Tally	Detail
[48]	Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat Perubahan	Detail
[47]	Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat	Detail
[46]	Izin Usaha Perusahaan JPT Perubahan	Detail
[45]	Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	Detail
[44]	Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak/Hilang Angkutan Pemadu Moda	Detail
[43]	Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan Angkutan Pemadu Moda	Detail
[42]	Izin Trayek Perubahan Trayek Angkutan Pemadu Moda	Detail
[41]	Izin Trayek Penambahan / Frekuensi Pelayanan Angkutan Pemadu Moda	Detail
[40]	Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku SKIT Angkutan Pemadu Moda	Detail
[39]	Izin Trayek Baru Angkutan Pemadu Moda	Detail
[38]	Izin Penyelenggaraan Pembukaan Cabang Perusahaan Angkutan Taksi AKDP	Detail
[37]	Izin Penyelenggaraan Penggantian Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Rusak/Hilang Angkutan Taksi AKDP	Detail
[36]	Izin Penyelenggaraan Perubahan Identitas Perusahaan Angkutan Taksi AKDP	Detail
[35]	Izin Penyelenggaraan Penambahan/ Pengurangan Armada Angkutan Taksi AKDP	Detail
[34]	Izin Penyelenggaraan Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi ( SKIO ) Angkutan Taksi AKDP	Detail
[33]	Izin Penyelenggaraan Baru Angkutan Taksi AKDP	Detail
[32]	Izin Penyelenggaraan Pembukaan Cabang Perusahaan Angkutan Sewa Khusus	Detail
[31]	Izin Penyelenggaraan Penggantian Dokumen Perizinan Yang Hilang atau Rusak Angkutan Sewa Khusus	Detail
[30]	Izin Penyelenggaraan Perubahan Identitas Perusahaan Angkutan Sewa Khusus	Detail
[29]	Izin Penyelenggaraan Penambahan/ Pengurangan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus	Detail
[28]	Izin Penyelenggaraan Pembaharuan Masa Berlaku SKIP Angkutan Sewa Khusus	Detail
[27]	Izin Penyelenggaraan Baru Angkutan Sewa Khusus	Detail
[26]	Izin Penyelenggaraan Penggantian Dokumen Perizinan Yang Hilang atau Rusak Angkutan Sewa Umum	Detail
[25]	Izin Penyelenggaraan Pembaharuan Masa Berlaku SKIP Angkutan Sewa Umum	Detail
[24]	Izin Penyelenggaraan Pembukaan Cabang Perusahaan Angkutan Karyawan	Detail
[23]	Izin Penyelenggaraan Penggantian Dokumen Perizinan Yang Hilang atau Rusak Angkutan Karyawan	Detail
[22]	Izin Penyelenggaraan Perubahan Identitas Perusahaan Angkutan Karyawan	Detail
[21]	Izin Penyelenggaraan Penambahan/ Pengurangan Kendaraan Angkutan Karyawan	Detail
[20]	Izin Penyelenggaraan Pembaharuan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan (SKIP) Angkutan Karyawan	Detail
[19]	Izin Penyelenggaraan Baru Angkutan Karyawan	Detail
[18]	Izin Penyelenggaraan Penggantian Dokumen Perizinan Yang Hilang atau Rusak AAJ AKDP	Detail
[17]	Izin Penyelenggaraan Perubahan Identitas Perusahaan Angkutan Antar Jemput (AAJ) AKDP	Detail
[16]	Izin Penyelenggaraan Pembukaan Cabang Perusahaan Angkutan Antar Jemput (AAJ) AKDP	Detail
[15]	Izin Penyelenggaraan Penambahan/Pengurangan Kendaraan Angkutan Antar Jemput (AAJ) AKDP	Detail
[14]	Izin Penyelenggaraan Pembaharuan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Penyelenggara (SKIP) Angkutan Antar Jemput (AAJ) AKDP	Detail
[13]	Izin Penyelenggaraan Baru Angkutan Atar Jemput (AAJ) AKDP	Detail
[12]	Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak/ Hilang	Detail
[11]	Izin Trayek MPU Perubahan Identitas Perusahaan	Detail
[10]	Izin Trayek Perubahan Trayek (MPU)/Mikrobus	Detail
[09]	Izin Trayek Penambahan Armada (MPU)/Mikrobus	Detail
[08]	Izin Trayek Pembaharuan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)	Detail
[07]	Izin Trayek Baru Mobil Penumpang Umum (MPU) / Mikrobus AKDP	Detail
[06]	Izin Trayek Penggantian SKIT Rusak / Hilang	Detail
[05]	Izin Trayek Perubahan Identitas Perusahaan	Detail
[04]	Izin Trayek Perubahan Trayek	Detail
[03]	Izin Trayek Penambahan Armada / Frekuensi Pelayanan AKDP	Detail
[02]	Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)	Detail
[01]	Izin Trayek Baru Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi	Detail

Kode	Nama Perizinan	Action
[05]	Rekomendasi Surat Tanda Pendaftaran Ulang ( STPU ) Organisasi Sosial / Yayasan / Lembaga Swadaya Masyarakat-Usaha Kesejahteraan Sosial (LSM-UKS)	Detail
[04]	Surat Tanda Pendaftaran ( STP ) Organisasi Sosial / Yayasan / Lembaga Swadaya Masyarakat-Usaha Kesejahteraan Sosial (LSM-UKS)/ Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Detail
[03]	Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang	Detail
[02]	Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah ( UGB )	Detail
[01]	Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang	Detail

Kode	Nama Perizinan	Action
[05]	Pencabutan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Detail
[04]	Izin Usaha Perusahaan Penerima Pemborongan Pekerjaan	Detail
[03]	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (IOPJP/B)	Detail
[02]	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan :	Detail
[01]	Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan	Detail

Kode	Nama Perizinan	Action
[05]	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi	Detail
[04]	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi	Detail
[03]	Izin Usaha Simpan Pinjam	Detail
[02]	Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Detail
[01]	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	Detail

Kode	Nama Perizinan	Action
[03]	Izin Operasional Pramuwisata	Detail
[02]	Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Restoran	Detail
[01]	Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel	Detail

Kode	Nama Perizinan	Action
[03]	Sertifikat Prima 3 dan Prima 2	Detail
[01]	Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan, bagi Pemohon yang memiliki Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan (JMKP)	Detail
[02]	Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar asal tumbuhan, bagi Pemohon yang Tidak Memiliki Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan pangan (non JMKP)	Detail

Kode	Nama Perizinan	Action
[14]	Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Obat Hewan antar Provinsi/ Pulau.	Detail
[13]	Izin Usaha Distributor Obat Hewan	Detail
[12]	Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Unggas antar Provinsi dan Pulau	Detail
[11]	Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Day Old Chick (DOC) / Day Old Duck (DOD) antar Provinsi / Pulau	Detail
[10]	Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Telur Tetas antar Provinsi / Pulau	Detail
[09]	Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Bibit / Benih Semen Beku antar Provinsi / Pulau	Detail
[08]	Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Kesayangan, Hewan Konservasi dan Hewan Negara antar Provinsi / Pulau	Detail
[07]	Izin Pengeluaran dan/atau Pemasukan Ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi dan ternak lainnya) antar Provinsi dan Pulau	Detail
[06]	Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (Kulit Bahan Industri) antar Pulau dan Provinsi	Detail
[05]	Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (Bahan Baku Pakan Ternak) yaitu Tepung Tulang, Tepung Darah, Chicken Feather Meal (CFM), Meat Bone Meal (MBM), Poultry Meat Meal (PMM)	Detail
[04]	Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Kulit untuk Pangan) antar Provinsi / Pulau	Detail
[03]	Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Telur Konsumsi) antar Provinsi / Pulau	Detail
[02]	Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Susu Olahan) antar Provinsi / Pulau	Detail
[01]	Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Daging) antar Provinsi dan Pulau	Detail

Kode	Nama Perizinan	Action
[9]	Surat Izin Pengelolaan	Detail
[8]	Surat Izin Lokasi	Detail
[4.4]	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Penggantian	Detail
[4.3]	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Perubahan	Detail
[4.2]	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Perpanjangan	Detail
[4.1]	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Baru	Detail
[3.4]	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Penggantian	Detail
[3.3]	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Perubahan	Detail
[3.2]	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Perpanjangan	Detail
[3.1]	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Baru	Detail
[1.4]	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Penggantian	Detail
[1.3]	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perubahan	Detail
[1.2]	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)/ Baru	Detail
[01]	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Budidaya/ Perikanan Tangkap	Detail
[05]	Surat Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI-A)	Detail
[09]	Surat Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut	Detail
[07]	Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)	Detail
[06]	Surat Izin Pengadaan Kapal Perikanan (SIPKP)	Detail
[11]	Surat Izin Usaha Pemasaran Hasil Perikanan	Detail
[02]	Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)	Detail
[10]	Surat Izin Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Detail
[12]	Surat Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Detail

Kode	Nama Perizinan	Action
[14]	Rekomendasi/Pertimbangan dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan	Detail
[13]	Rekomendasi dalam rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Detail
[12]	Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA)	Detail
[11]	Ijin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA)	Detail
[10]	Izin Hak Pengusahaan Pariwisata alam	Detail
[09]	Surat Pembatalan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Skala Menengah atau Besar	Detail
[08]	Surat Pembatalan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi lebih dari 2.000 s/d kurang dari 6.000 m3/tahun	Detail
[7]	Surat Persetujuan Perubahan Komposisi dan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama pada IUIPHHBK Skala Menengah atau Besar	Detail
[6]	Surat Persetujuan Perubahan Komposisi dan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama pada IUIPHHK kapasitas produksi lebih dari 2.000 s/d kurang dari 6.000 m3/tahun	Detail
[05]	Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi lebih dari 2.000 s/d kurang dari 6.000 m³/tahun	Detail
[04]	Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Skala Menengah dan Skala Besar	Detail
[03]	Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi lebih dari 2.000 m³/tahun sampai dengan kurang dari 6.000 m³/ tahun	Detail
[02]	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Skala Menengah dan Besar	Detail
[01]	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi lebih dari 2.000 m³/tahun sampai dengan kurang dari 6.000 m³/tahun.	Detail

Kode	Nama Perizinan	Action
[4.1211]	4.12.11.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Usaha Jasa Lain Yang Secara Langsung Berkaitan Dengan Penyediaan Tenaga Listrik (Perpanjangan)	Detail
[4.1210]	4.12.10.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (Perpanjangan)	Detail
[4.129]	4.12.9.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik (Perpanjangan)	Detail
[4.128]	4.12.8.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik (Perpanjangan)	Detail
[4.127]	4.12.7.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pendidikan dan Pelatihan (Perpanjangan)	Detail
[4.126]	4.12.6.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Penelitian dan Pengembangan (Perpanjangan)	Detail
[4.125]	4.12.5.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik (Perpanjangan)	Detail
[4.124]	4.12.4.Izin saha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik (Perpanjangan)	Detail
[4.123]	4.12.3.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (Perpanjangan)	Detail
[4.122]	4.12.2.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (Perpanjangan)	Detail
[4.121]	4.12.1.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Konsultansi Dalam Bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (Perpanjangan)	Detail
[4.11]	4.11.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Usaha Jasa Lain Yang Secara Langsung Berkaitan Dengan Penyediaan Tenaga Listrik	Detail
[4.10]	4.10.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Detail
[4.9]	4.9.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik	Detail
[4.8]	4.8.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik	Detail
[4.7]	4.7.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pendidikan dan Pelatihan	Detail
[4.6]	4.6.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Penelitian dan Pengembangan	Detail
[4.5]	4.5.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik	Detail
[4.4]	4.4.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik	Detail
[4.3]	4.3.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	Detail
[4.2]	4.2.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	Detail
[4.1]	4.1.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Untuk Konsultansi Dalam Bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	Detail
[354]	Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika Untuk Kabel Pilot Pada Jaringan (Perpanjangan)	Detail
[353]	Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika Untuk Konduktor Pada Jaringan (Perpanjangan)	Detail
[352]	Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika Untuk Serat Optik Pada Jaringan (Perpanjangan)	Detail
[351]	Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika Untuk Penyangga dan/atau Jalur Sepanjang Jaringan (Perpanjangan)	Detail
[34]	Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika Untuk Kabel Pilot Pada Jaringan	Detail
[33]	Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika Untuk Konduktor Pada Jaringan	Detail
[32]	Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika Untuk Serat Optik Pada Jaringan	Detail
[31]	Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika Untuk Penyangga dan/atau Jalur Sepanjang Jaringan	Detail
[31]	Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika Untuk Penyangga dan/atau Jalur Sepanjang Jaringan	Detail
[253]	Izin Operasi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik (Perpanjangan)	Detail
[252]	Izin Operasi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik (Perpanjangan)	Detail
[25]	Izin Operasi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik (Perpanjangan)	Detail
[24]	Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Detail
[23]	Izin Operasi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik	Detail
[22]	Izin Operasi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik	Detail
[2]	Izin Operasi Untuk Pembangkitan Tenaga Listrik	Detail
[11.9]	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN Secara Terintegrasi (Perpanjangan)	Detail
[11.8]	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN Untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik (Perpanjangan)	Detail
[11.7]	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Non BUMN Untuk Usaha Transmisi Tenaga Listrik (Perpanjangan)	Detail
[11.6]	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Non BUMN Untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (Perpanjangan)	Detail
[11.5]	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN Secara Terintegrasi (Perpanjangan)	Detail
[11.4]	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN Untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik (Perpanjangan)	Detail
[11.3]	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN Untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik (Perpanjangan)	Detail
[11.2]	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN Untuk Usaha Transmisi Tenaga Listrik (Perpanjangan)	Detail
[11]	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN Untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (Perpanjangan)	Detail
[10]	Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum	Detail
[9]	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Non BUMN Secara Terintegrasi	Detail
[8]	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Non BUMN Untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik	Detail
[7]	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Non BUMN Untuk Usaha Transmisi Tenaga Listrik	Detail
[6]	1.6.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Non BUMN Untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik	Detail
[5.3]	Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik dan Penjualan Tenaga Listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha	Detail
[5.2]	Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik dan Penjualan Tenaga Listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha	Detail
[5]	Izin Usaha PembangkitanTenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik dan Penjualan Tenaga Listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha	Detail
[4]	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN Untuk Usaha PenjualanTenaga Listrik	Detail
[3]	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN Untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik	Detail
[2]	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN Untuk Usaha Transmisi Tenaga Listrik	Detail
[1]	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN Untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik	Detail
[9]	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Baru	Detail
[8]	Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi	Detail
[7]	E.PERGUB 12 TAHUN 2016 IZIN PERTAMBANGAN SKALA KECIL / Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	Detail
[6]	Izin Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Dengan Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Detail
[4]	SUB URUSAN ENERGI BARU TERBARUKAN / Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi	Detail
[4.]	Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	Detail
[3]	Izin Pemanfaatan Jaringan Untuk Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika (IPJ Telematika)	Detail
[2]	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) Untuk Kepentingan Sendiri (Izin Operasi)	Detail
[3]	KETENAGA LISTRIKAN	Detail
[2]	SUB URUSAN GEOLOGI / AIR TANAH	Detail
[ 4.1. ]	Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT) / SIPPAT Baru	Detail
[31]	Izin Peningkatan Debit Pengusahaan Air Tanah / Sumur Bor	Detail
[25]	Izin Perpanjangan SIPA : Sumur Bor / Sumur Gali / Pasak	Detail
[2.4.]	Sumur Pasak / Gali Lama	Detail
[23]	Sumur Pasak / Gali Baru	Detail
[22]	Sumur Bor Lama/Sumur Telah Terbangun Tanpa SIP	Detail
[2]	Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) / Sumur Bor Baru	Detail
[13]	Surat Izin Pengeboran (SIP) Sumur Pasak	Detail
[1.2]	Surat Izin Pengeboran (SIP) Sumur Produksi	Detail
[2]	Surat Izin Pengeboran (SIP) Sumur Eksplorasi	Detail
[1]	Jenis Pelayanan dan Persyaratan Perizinan Air Tanah : Persyaratan Umum	Detail
[1.26]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Perubahan Izin Pertambangan	Detail
[1.25]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Detail
[1.24]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Detail
[1.23]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Perpanjangan Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair (BBC)	Detail
[1.22]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair (BBC)	Detail
[1.21]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak	Detail
[1.20]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Perpanjangan Kartu Izin Meledakkan (KIM)	Detail
[1.19]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Kartu Izin Meledakkan (KIM)	Detail
[1.18]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Perpanjangan Izin Gudang Bahan Peledak	Detail
[1.17]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Izin Gudang Bahan Peledak	Detail
[1.16]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Detail
[1.15]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	Detail
[1.14]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)	Detail
[1.13]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)	Detail
[1.12]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan	Detail
[1.11]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan	Detail
[1.10]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/ atau Pemurnian	Detail
[1.9]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/ atau Pemurnian	Detail
[1.8]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian	Detail
[1.7]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan	Detail
[1.6]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Untuk Pengangkutan dan Penjualan	Detail
[1.5]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi	Detail
[1.4]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi	Detail
[1.3]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi	Detail
[1.2]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi	Detail
[1.1]	SUB URUSAN MINERAL DAN BATU BARA / Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	Detail

Kode	Nama Perizinan	Action
[11.2]	SEKTOR BIDANG METROLOGI : Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)	Detail
[11.1]	SEKTOR BIDANG METROLOGI : Angka Pengenal Importir Umum (API-U)	Detail
[10]	SEKTOR BIDANG METROLOGI : Perpanjangan Izin Tanda Pabrik UTTP	Detail
[09]	SEKTOR BIDANG METROLOGI : Izin Reparatir Perbaikan Alat Ukur, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Detail
[08]	SEKTOR BIDANG PERDAGANGAN : Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Bagi Toko Bebas Bea (TBB)	Detail
[07]	SEKTOR BIDANG PERDAGANGAN : Surat Izin Usaha Perdangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) Untuk Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2)	Detail
[06]	SEKTOR INDUSTRI : Izin Perubahan Nama, Alamat dan Pindah Lokasi Pabrik	Detail
[05]	SEKTOR INDUSTRI : Izin Usaha Industri Perluasan Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip	Detail
[04]	SEKTOR INDUSTRI : Izin Usaha Industri Perluasan Melalui Persetujuan Prinsip	Detail
[03]	SEKTOR INDUSTRI : Izin Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip	Detail
[02]	SEKTOR INDUSTRI : Izin Usaha Industri melalui Persetujuan Prinsip	Detail
[01]	SEKTOR INDUSTRI : Izin Prinsip	Detail

Kode	Nama Perizinan	Action
[03]	Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Nasional	Detail
[02]	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi	Detail
[01]	Izin Lingkungan	Detail

Kode	Nama Perizinan	Action
[02]	IZIN USAHA PERKEBUNAN – BUDIDAYA (IUP – B) : Persyaratan Perusahaan yang telah memiliki Hak Atas Tanah	Detail
[04]	Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan	Detail
[03]	IZIN USAHA PERKEBUNAN (I.U.P) YANG INTEGRASI DENGAN UNIT PENGOLAHAN	Detail
[02]	IZIN USAHA INDUSTRI PERKEBUNAN – PENGOLAHAN (IUP – P)	Detail
[01]	IZIN USAHA PERKEBUNAN – BUDIDAYA (IUP – B) : Persyaratan Pengajuan Izin Baru	Detail

Kode	Nama Perizinan	Action
[06]	Izin Penutupan SMA/SMK/PK	Detail
[05]	Izin Perubahan	Detail
[04]	Izin Pembukaan/Penambahan/Perubahan Program Keahlian/Program Kekhususan SMK/PK	Detail
[03]	Perpanjangan Izin Operasional SMA/SMK/PK	Detail
[02]	Izin Operasional SMA/SMK/PK	Detail
[01]	Izin Pendirian SMA/SMK/PK	Detail

PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA KESEHATAN PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PERHUBUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PETERNAKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEHUTANAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN LINGKUNGAN HIDUP PERKEBUNAN PENDIDIKAN

Prosedur Perizinan