Anda di sini: Beranda › PTSP Kabupaten Sidoarjo

PTSP Kabupaten Sidoarjo


PROFIL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SIDOARJO


1. Foto Kantor/Lembaga PTSP :




2. Nama Lembaga :
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

3. Alamat :
Jln. Pahlawan No. 41

4. Kabupaten / Kota :
KABUPATEN SIDOARJO

5. Telp. / Fax :
031 8052090 – Fax. 031 895472

6. Web site / Email :
www.perijinan.sidoarjokab.go.id
perijinan_sidoarjokab@yahoo.co.id


7. Dasar Hukum Pendirian :
Perda Nomor 21 Tahun 2008 Organisasi Perangkat Daerah Kab. Sidoarjo, Perbup No 57 Tahun 2008 Jo. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Jo. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu kabupaten Sidoarjo.

8. Struktur Organisasi :





9. Sejarah Kelembagaan :

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang mengedepankan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mengharapkan peran debirokratisasi maupun deregulasi perizinan haruslah bermuara pada terciptanya pelayanan prima. Dan dalam menapaki era globalisasi tentunya akan terjadi kompetisi yang sangat ketat dalam dunia usaha maupun investasi, yang nantinya akan banyak membutuhkan informasi tentang peluang usaha, pelayanan perizinan yang mudah, cepat, transparan dan pasti, serta ketersediaan dokumen dan data yang akurat dan valid.

Komitmen Pemerintah Kota Probolinggo dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 20 tahun 1999 tentang pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang pada dasarnya merupakan wadah koordinasi pelayanan terpadu antar instansi Pemerintah Kota Probolinggo dalam memberikan pelayanan perijinan di satu tempat/lokasi sesuai dengan batas kewenangan masing-masing instansi. Dan seiring dengan berkembangnya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, maka pada tahun 2000 status UPT ditingkatkan menjadi Kantor Pelayanan Perijinan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor dan Bagian Pemerintah Kota Probolinggo yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan (KPP).

Pada perkembangan selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kota Probolinggo melakukan perubahan kelembagaan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo yang ditambah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 26 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo. Maka terbentuklah Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo (DPPM).

Dan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah maka Pemerintah Kota Probolinggo melakukan perubahan kelembagaan yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dimana nomenklatur Dinas Perijinan dan Penanaman Modal berubah menjadi Badan Pelayanan Perijinan dan mulai tanggal 18 Juli 2008 berdasarkan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan sebagai Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Kebijakan pembentukan Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo ini didesign sedemikian rupa untuk mengoptimalkan dalam memanfaatkan potensi daerah serta desentralisasi regulasi yang selama ini masih bersifat sentralistik, juga tidak terlepas dari komitmen awal bahwa Pemerintah Kota Probolinggo akan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya esensi pelaksanaan Otonomi Daerah, sehingga Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo merupakan satu-satunya kelembagaan pelayanan ijin yang sangat strategis dalam menarik minat para investor, baik lokal maupun mancanegara dalam rangka meningkatkan peluang investasi di Kota Probolinggo.Penyelenggaraan pelayanan perijinan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu atau One Stop Service. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Penandatanganan Naskah Perijinan Pelayanan Terpadu oleh Walikota Kapada Kepala Badan Pelayanan Perijinan dibidang perijinan. Yang mana terdapat 29 ijin yang dilayani secara terpadu disatu tempat dengan system satu pintu.

Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo pada tahun 2008 mulai menerapkan standar mutu layanan yang ditandai dengan mendapatkan Sertifikat ISO 9001 : 2000 di Bidang Pelayanan Publik dari Komite Akreditasi Nasional / Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu ( LSSM-008-IDN ) Jakarta. Dan pada tahun 2010, dari lembaga yang sama, kembali mendapat sertifikat ISO versi 9001: 2008 di Bidang Pelayanan Publik.

Hal tersebut merupakan komitmen Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo dalam memberikan layanan yang prima, dimana setiap saat senantiasa berupaya untuk lebih menyempurnakan sistem administrasinya dalam bekerja dan memberikan pelayanan serta berusaha untuk meningkatkan profesionalitas kerja.

Perubahan kelembagaan kembali terjadi ketika kewenangan Penanaman Modal harus menjadi satu dengan Pelayanan perijinan sehingga dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo serta adanya Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Tanggal 9 November 2012, maka nomenklatur Badan Pelayanan perijinan berganti kembali menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.


10. SDM PTSP :

Pada tahun 2012 ini potensi sumber daya manusia yang ada pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan adalah sebagai berikut :

I. BERDASARKAN JENIS KELAMIN
II. BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
III. BERDASARKAN TINGKAT PENJENJANGAN APARATUR


11. Sarana dan Prasarana :

- Ruang pelayanan perijinan

- Ruang proses administrasi perijinan

- Ruang layanan pengaduan

- Ruang sekretariat

- Ruang pertemuan / rapat

- Ruang tamu

- Ruang pimpinan

- Ruang sekretaris

- Ruang bidang-bidang

- Ruang arsip data perizinan

- Mushola

- Tempat parkir kendaraan roda dua dan empat

- Fasilitas Hotspot Area


12. Tugas dan Fungsi :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo dan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknisdi bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


13. Visi dan Misi :

VISI :

TERWUJUDNYA PELAYANAN PERIZINAN PRIMA UNTUK MENUNJANG INVESTASI


MISI :

a.Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui peningkatan SDM yang profesional dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;

b.Mewujudkan kemudahan pelayanan perizinan melalui penyederhanaan prosedur pelayanan dan akuntabilitas pelayanan;

c.Mewujudkan penyediaan data investasi dan perizinan yang akurat untuk menunjang investasi yang berkelanjutan;

d.Meningkatkan peluang dan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan pelayanan perizinan.


14. Kelembagaan :

Berdiri Sendiri


15. Jenis Izin dan Non Izin yang telah dilimpahkan :




16. Identifikasi pelaksanaan Standart Operating Procedure (SOP) pada lembaga :

17. Identifikasi pelaksanaan pengurangan biaya pada lembaga PTSP :