Kronologis

Menempati sebuah gedung kuno yang dibangun pada Tahun 1912 oleh Andreas Henrich Prottel & Co, dan selanjutnya ditempati oleh Penerbitan Surat Kabar (Koran) NW. Soerabaia Handelsblad, Soeara Asia dan Memorandum, dikenal dengan sebutan Gedung Brantas, gedung ini merupakan salah satu bangunan Cagar Budaya di Surabaya, Pada Tahun 2010 gedung ini secara resmi berfungsi sebagai Kantor Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T). Struktur Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) secara resmi ditetapkan pada tanggal 27 September 2010, melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2010, UPT Pelayanan Perizinan Terpadu berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.

UPT Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala UPT, dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT dibantu oleh Kepala sub Bagian Tata Usaha yang bertanggungjawab terhadap rumah tangga di Gedung P2T, sedangkan dalam melaksanakan tugas teknis dibantu oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan, Selain Struktur Organisasi sebagai sebuah Unit Pelaksana Teknis, di P2T juga terdapat fungsi "Administrator” yaitu pemegang delegasi kewenangan penandatanganan seluruh perizinan dan non perizinan yang dijabat oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. Untuk mempercepat proses perizinan dan non perizinan, dipergunakan tanda tangan "kering” dengan memanfaatkan aplikasi elektronik (Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), selanjutnya terdapat fungsi "Verifikator” yang dijabat oleh Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T), merupakan saringan terakhir dari seluruh perizinan dan non perizinan yang akan dikeluarkan, kemudian fungsi Pelaksana Kegiatan, yang dijabat oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan, bertugas untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi awal dari perizinan dan non perizinan yang akan dikeluarkan sebelum diserahkan ke "Verifikator”, Sedangkan Tim Teknis bertugas untuk memproses permohonan sesuai dengan sektor (SKPD) masing-masing dan selanjutnya menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada Pelaksana Kegiatan.