Perhubungan dan LLAJ P2T Provinsi Jawa Timur

1. Bidang Angkutan Jalan

Mobil Bis Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) Kapasitas = 15 Seat

Izin Trayek Baru Angkutan AKDP

Persyaratan Teknis :

Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dalam
penetapan kebutuhan kendaraan.
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang
terbaik

Persyaratan administratif:

Surat Izin Usaha Angkutan
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai dengan asal dan tujuan trayek dimohon
Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar
pelayanan yang diterapkan;
Fotocopy STNK
Fotocopy Buku Uji
Surat Keterangan Pengecekan Kendaraan dari UTP LLAJ

Biaya Pelayanan :
Retribusi Izin Trayek :

Mobil Bis Kapasitas 15 s/d 28 tempat duduk atau panjang 6 s/d 9 meter dikenakan retribusi
sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.
Mobil Bis Kapasitas lebih dari 28 tempat duduk atau panjang lebih dari 9 meter dikenakan
retribusi sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.

Waktu Penyelesaian Pelayanan :
Maksimal 4 (empat) hari kerja
Spesifikasi Produk Hasil Pelayanan

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)

Izin Trayek Pembaharuan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (AKDP > 15 seat)

Persyaratan Administrasi :

Surat Permohonan.
Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan.
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan.
Foto copy Surat Keputusan Izin Trayek.
Foto copy Kartu Pengawasan.
Fotocopy STNK yang masih berlaku.
Fotocopy Buku uji yang masih berlaku.
Surat Keterangan Pengecekan Kendaraan dari UPT LLAJ sesuai domisili perusahaan.

Persyaratan Teknis
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan
pelayanan angkutan yang terbaik.
Biaya Pelayanan
Retribusi Izin Trayek :

Mobil Bis Kapasitas 15 s/d 28 tempat duduk atau panjang lebih dari 6 s/d 9 meter dikenakan
retribusi sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.
Mobil Bis Kapasitas lebih dari 28 tempat duduk atau panjang lebih dari 9 meter dikenakan
retribusi sebesar Rp. 11.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.
Setiap keterlambatan pengajuan permohonan pembaharuan masa berlaku SKIT dikenakan denda sebesar
Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
Setiap keterlambatan pembaharuan masa berlaku SKIT dikenakan denda tambahan sebesar Rp.
25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Waktu penyelesaian pelayanan :
- Maksimal 4 (empat) hari kerja
Spesifikasi Produk Hasil Pelayanan :
- Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)

Izin Trayek Penambahan / Pengurangan Armada / Frekuensi Pelayanan (AKDP > 15 seat)

Persyaratan Teknis :

Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan
sebagaimana dalam penetapan kebutuhan kendaraan;
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang
terbaik.

Persyaratan administratif :

Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan;
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai dengan asal dan tujuan trayek dimohon;
Fotocopy SKIT;
Fotocopy KPS;
Fotocopy STNK;
Fotocopy Buku Uji;
Surat Keterangan Pengecekan kendaraan dari UPT LLAJ.

Biaya Pelayanan :
Biaya Retribusi Izin Trayek :

Mobil Bis Kapasitas 15 s/d 28 tempat duduk atau panjang lebih dari 6 s/d 9 meter dikenakan
retribusi sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.
Mobil Bis Kapasitas lebih dari 28 tempat duduk atau panjang lebih dari 9 meter dikenakan
retribusi sebesar Rp. 11.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.

Waktu Penyelesaian Pelayanan :
- Maksimal 4 (empat) hari kerja
Spesifikasi Produk Hasil Pelayanan :
1. Surat Persetujuan
2. Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)

Izin Trayek Perubahan Trayek

Persyaratan Teknis :

Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan
sebagaimana dalam penetapan kebutuhan kendaraan;
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang
terbaik.

Persyaratan administratif :

Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan;
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai dengan asal dan tujuan trayek dimohon;
Fotocopy SKIT;
Fotocopy KPS;
Fotocopy STNK;
Fotocopy Buku Uji;
Surat Keterangan Pengecekan kendaraan dari UPT LLAJ

Biaya Pelayanan :
Biaya Retribusi Izin Trayek :

Mobil Bis Kapasitas 15 s/d 28 tempat duduk atau panjang lebih dari 6 s/d 9 meter dikenakan
retribusi sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.
Mobil Bis Kapasitas lebih dari 28 tempat duduk atau panjang lebih dari 9 meter dikenakan
retribusi sebesar Rp. 11.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.

Waktu penyelesaian pelayanan :
- Maksimal 4 (empat) hari kerja
Spesifikasi produk Hasil Pelayanan :

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)
Kartu Pengawasan (KPS)

Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan

Persyaratan Teknis
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan
pelayanan angkutan yang terbaik.
Persyaratan administratif :

Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan pemilik lama dan pemilik baru;
Akta Notaris Tentang Pengalihan Kepemilikan
Berita Acara Pelimpahan Izin Trayek
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai domisili pemilik lama dan pemilik baru;
Fotocopy SKIT;
Fotocopy KPS;
Fotocopy STNK;
Fotocopy Buku Uji;
Surat Keterangan Pengecekan kendaraan dari UPT LLAJ.

Biaya Pelayanan :
Retribusi Izin Trayek :

Mobil Bis Kapasitas 15 s/d 28 tempat duduk atau panjang lebih dari 6 s/d 9 meter dikenakan
retribusi sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.
Mobil Bis Kapasitas lebih dari 28 tempat duduk atau panjang lebih dari 9 meter dikenakan
retribusi sebesar Rp. 11.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.

Waktu Penyelesaian Pelayanan :
- Maksimal 4 (empat) hari kerja
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)
Kartu Pengawasan (KPS)

Penerbitan Izin Trayek Penggantian Skit Rusak / Hilang

Persyaratan Administratif :

Surat Permohonan.
Bukti atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari UPT Terminal
yang disinggahi.
Foto copy Surat Keputusan Izin Trayek.
Fotocopy STNK yang masih berlaku.
Fotocopy Buku uji yang masih berlaku.

Biaya Pelayanan :
Penggantian SKIT rusak / hilang dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00 (dua
puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan
Waktu penyelesaian pelayanan :
- Maksimal 1 (satu) hari kerja
Spesifikasi produk Hasil Pelayanan :
- Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)

Mpu / Mikrobis Trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Kapasitas = 14 Seat

Izin Trayek Baru Mpu/Mikrobus AKDP

Persyaratan Teknis :

Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dalam
penetapan kebutuhan kendaraan.
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang
terbaik

Persyaratan administratif:

Surat Izin Usaha Angkutan
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai dengan asal dan tujuan trayek dimohon
Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar
pelayanan yang diterapkan;
Fotocopy STNK
Fotocopy Buku Uji

Biaya Pelayanan :
Retribusi Izin Trayek :

Angkutan penumpang umum kapasitas sampai dengan 14 tempat duduk atau panjang maksimum 6 meter
dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.
Setiap keterlambatan pengajuan permohonan pembaharuan masa berlaku SKIT dikenakan denda sebesar
Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
Setiap keterlambatan pembaharuan masa berlaku SKIT dikenakan denda tambahan sebesar Rp.
25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Waktu Penyelesaian Pelayanan :
- Maksimal 4 (empat) hari kerja
Spesifikasi produk Hasil Pelayanan :

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)

Izin Trayek Pembaharuan Masa Berlaku SKIT (Kapasitas = 14 seat)

Persyaratan Administratif :

Surat Permohonan.
Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan.
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan.
Foto copy Surat Keputusan Izin Trayek.
Foto copy Kartu Pengawasan.
Fotocopy STNK yang masih berlaku.
Fotocopy Buku uji yang masih berlaku.

Persyaratan Teknis :
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan
pelayanan angkutan yang terbaik.
Biaya Pelayanan :
Retribusi Izin Trayek :

Angkutan penumpang umum kapasitas sampai dengan 14 tempat duduk atau panjang maksimum 6 meter
dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.
Setiap keterlambatan pengajuan permohonan pembaharuan masa berlaku SKIT dikenakan denda sebesar
Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
Setiap keterlambatan pembaharuan masa berlaku SKIT dikenakan denda tambahan sebesar Rp.
25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Waktu Penyelesaian Pelayanan :
- Maksimal 4 (empat) hari kerja
Spesifikasi produk Hasil Pelayanan :
- Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)

Izin Trayek Penambahan Armada

Persyaratan Teknis :

Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan
sebagaimana dalam penetapan kebutuhan kendaraan;
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang
terbaik.

Persyaratan administratif :

Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan;
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai dengan asal dan tujuan trayek dimohon;
Fotocopy SKIT;
Fotocopy KPS;
Fotocopy STNK;
Fotocopy Buku Uji;

Biaya Pelayanan :
Retribusi Izin Trayek Angkutan penumpang umum kapasitas sampai dengan 14
tempat duduk atau panjang maksimum 6 meter dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kendaraan

setiap bulan.
Waktu Penyelesaian Pelayanan :
- Maksimal 4 (empat) hari kerja
Spesifikasi produk Hasil Pelayanan :

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)
Kartu Pengawasan (KPS)

Izin Trayek Perubahan Trayek

Persyaratan Teknis

Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan
sebagaimana dalam penetapan kebutuhan kendaraan;
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang
terbaik.

Persyaratan administratif :

Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan;
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai dengan asal dan tujuan trayek dimohon;
Fotocopy SKIT;
Fotocopy KPS;
Fotocopy STNK;
Fotocopy Buku Uji;

Biaya Pelayanan :
Retribusi Izin Trayek Angkutan penumpang umum kapasitas sampai dengan 14
tempat duduk atau panjang maksimum 6 meter dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kendaraan

setiap bulan.
Waktu Penyelesaian Pelayanan :
- Maksimal 4 (empat) hari kerja
Spesifikasi produk Hasil Pelayanan :

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)
Kartu Pengawasan (KPS)

Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan

Persyaratan Teknis
- Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan
pelayanan angkutan yang terbaik.
Persyaratan administratif :

Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan pemilik lama dan pemilik baru;
Akta Notaris Tentang Pengalihan Kepemilikan
Berita Acara Pelimpahan Izin Trayek
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai domisili pemilik lama dan pemilik baru;
Fotocopy SKIT;
Fotocopy KPS;
Fotocopy STNK;
Fotocopy Buku Uji;
Fotocopy KTP pemilik lama dan Pemilik baru

Biaya Pelayanan :
Biaya Retribusi Izin Trayek Angkutan penumpang umum kapasitas sampai dengan
14 tempat duduk atau panjang maksimum 6 meter dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per

kendaraan setiap bulan.
Waktu Penyelesaian Pelayanan
- Maksimal 4 (empat) hari.
Spesifikasi produk Hasil Pelayanan :

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)
Kartu Pengawasan (KPS)

Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) Rusak / Hilang

Persyaratan Administratif

Surat Permohonan.
Bukti atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari UPT Terminal
yang disinggahi.
Foto copy Surat Keputusan Izin Trayek.
Fotocopy STNK yang masih berlaku.
Fotocopy Buku uji yang masih berlaku.

Biaya Pelayanan :
Penggantian SKIT rusak/hilang dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00 (dua
puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan
Waktu Penyelesaian Pelayanan :
- Maksimal 1 (satu) hari kerja
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan :
- Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)

Angkutan Antar Jemput Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP)

Penerbitan Izin Trayek Baru Angkutan Antar Jemput Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)

Persyaratan Teknis

Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dalam
penetapan kebutuhan kendaraan.
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang
terbaik

Persyaratan administratif :

Surat Izin Usaha Angkutan
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai dengan asal dan tujuan trayek dimohon
Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar
pelayanan yang diterapkan;
Fotocopy STNK
Fotocopy Buku Uji

Biaya Pelayanan :
Biaya Retribusi Izin Trayek :

Angkutan penumpang umum kapasitas sampai dengan 14 tempat duduk atau panjang maksimum 6 meter
dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.
Setiap keterlambatan pengajuan permohonan pembaharuan masa berlaku SKIT dikenakan denda sebesar
Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
Setiap keterlambatan pembaharuan masa berlaku SKIT dikenakan denda tambahan sebesar Rp.
25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Waktu Penyelesaian Pelayanan :
- Maksimal 4 (empat) hari kerja.
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan :
Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)

Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)

Persyaratan Administratif :

Surat Permohonan.
Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan.
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan.
Foto copy Surat Keputusan Izin Trayek.
Foto copy Kartu Pengawasan.
Fotocopy STNK yang masih berlaku.
Fotocopy Buku uji yang masih berlaku.

Persyaratan Teknis :
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan
pelayanan angkutan yang terbaik.
Biaya Pelayanan :
Biaya Retribusi Izin Trayek :

Angkutan penumpang umum kapasitas sampai dengan 14 tempat duduk atau panjang maksimum 6 meter
dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.
Setiap keterlambatan pengajuan permohonan pembaharuan masa berlaku SKIT dikenakan denda sebesar
Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
Setiap keterlambatan pembaharuan masa berlaku SKIT dikenakan denda tambahan sebesar Rp.
25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Waktu Penyelesaian Pelayanan :
- Maksimal 4 (empat) hari kerja
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan
- Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)

Izin Trayek Penambahan Armada / Frekuensi Pelayanan

Persyaratan Teknis

Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan
sebagaimana dalam penetapan kebutuhan kendaraan;
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang
terbaik.

Persyaratan administratif :

Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan;
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai dengan asal dan tujuan trayek dimohon;
Fotocopy SKIT;
Fotocopy KPS;
Fotocopy STNK;
Fotocopy Buku Uji;

Biaya Pelayanan
Biaya Retribusi Izin Trayek Angkutan penumpang umum kapasitas sampai dengan 14
tempat duduk atau panjang maksimum 6 meter dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kendaraan

setiap bulan.
Waktu Penyelesaian Pelayanan :
- Maksimal 4 (empat) hari kerja.
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan :

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)
Kartu Pengawasan (KPS)

Izin Trayek Perubahan Trayek

Persyaratan Teknis

Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan
sebagaimana dalam penetapan kebutuhan kendaraan;
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang
terbaik

Persyaratan administratif :

Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan;
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai dengan asal dan tujuan trayek dimohon;
Fotocopy SKIT;
Fotocopy KPS;
Fotocopy STNK;
Fotocopy Buku Uji;

Biaya Pelayanan :
Biaya Retribusi Izin Trayek Angkutan penumpang umum kapasitas sampai dengan
14 tempat duduk atau panjang maksimum 6 meter dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per

kendaraan setiap bulan.
Waktu Penyelesaian Pelayanan :
- Maksimal 4 (empat) hari kerja.
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan :

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)
Kartu Pengawasan (KPS)

Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan

Persyaratan Teknis :
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan
pelayanan angkutan yang terbaik.
Persyaratan administratif :

Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan pemilik lama dan pemilik baru;
Akta Notaris Tentang Pengalihan Kepemilikan
Berita Acara Pelimpahan Izin Trayek
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai domisili pemilik lama dan pemilik baru;
Fotocopy SKIT;
Fotocopy KPS;
Fotocopy STNK;
Fotocopy Buku Uji;
Fotocopy KTP pemilik lama dan Pemilik baru

Biaya Pelayanan : Biaya Retribusi Izin Trayek Angkutan penumpang umum kapasitas sampai dengan 14
tempat duduk atau panjang maksimum 6 meter dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kendaraan

setiap bulan.
Waktu Penyelesaian Pelayanan :
- Maksimal 4 (empat) hari kerja.
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan :

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)
Kartu Pengawasan (KPS)

Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) Rusak / Hilang

Persyaratan Administratif :

Surat Permohonan.
Bukti atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian
Foto copy Surat Keputusan Izin Trayek.
Fotocopy STNK yang masih berlaku.
Fotocopy Buku uji yang masih berlaku.

Biaya Pelayanan :
Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek rusak/hilang dikenakan biaya sebesar
Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan
Waktu Penyelesaian Pelayanan :
- Maksimal 1 (satu) hari kerja
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan :
- Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)

Angkutan Sewa

Izin Operasi Baru Angkutan Sewa :

Persyaratan Teknis :

Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan
sebagaimana dalam penetapan kebutuhan kendaraan.
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang
terbaik

Persyaratan administratif:

Surat Izin Usaha Angkutan
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili pemohon / perusahaan.
Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin
Operasi;
Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar
pelayanan yang diterapkan;
Fotocopy STNK
Fotocopy Buku Uji
Surat Keterangan Pengecekan dari UPT LLAJ sesuai domisili

Biaya Pelayanan :
Biaya Retribusi Izin Operasi Mobil Penumpang Umum sebanyak-banyaknya 8
(delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu

rupiah) per kendaraan setiap bulan
Waktu Penyelesaian Pelayanan :
-
Spesifikasi Produk Hasil Pelayanan :

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO)

Izin Operasi Pembaharuan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi ( SKIO ) Angkutan Sewa

Persyaratan Administratif :

Surat Permohonan.
Surat Izin Usaha Angkutan.
Surat pertimbangan dari Bupati / Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan / LLAJ Kabupaten /
Kota sesuai domisili pemohon / perusahaan.
Foto copy Surat Keputusan Izin Operasi.
Fotocopy Kartu Pengawasan.
Foto copy STNK yang masih berlaku.
Foto copy Buku uji yang masih berlaku.
Surat Keterangan Pengecekan Kendaraan dari UPT LLAJ sesuai domisili pemohon / perusahaan.

Persyaratan Teknis :
Prioritas diberikan bagi pemohon / perusahaan
angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
Biaya Pelayanan :
- Retribusi Izin Operasi ; Setiap
keterlambatan mengajukan permohonan memperpanjang izin dikenakan denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu

rupiah).
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan :
- Surat Keputusan Izin Operasi
(SKIO)

Izin Operasi Penambahan / Pengurangan Armada Angkutan Sewa

Persyaratan Teknis :

Pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan
sebagaimana dalam penetapan kebutuhan kendaraan;
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang
terbaik

Persyaratan administratif :

Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan;
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili pemohon / perusahaan.
Fotocopy SKIO;
Fotocopy KPS;
Fotocopy STNK;
Fotocopy Buku Uji;

Biaya Pelayanan :
Retribusi Izin Operasi : Mobil Penumpang Umum
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dikenakan retribusi sebesar Rp.

5.000,00 (lima ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.
Waktu Penyelesaian Pelayanan :
-
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan :

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO)
Kartu Pengawasan (KPS)

Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Sewa

Persyaratan Administratif :

Surat Permohonan
Akta Notaris Tentang Pengalihan Kepemilikan
Surat Izin Usaha Angkutan
Surat pertimbangan dari Bupati / Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan / LLAJ Kabupaten /
Kota sesuai dengan domisili pemohon / perusahaan

Persyaratan Teknis :
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang
mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik
Biaya Pelayanan :
Retribusi Izin Operasi : Mobil Penumpang Umum
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dikenakan retribusi sebesar Rp.

5.000,00 (lima ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan
Spesifikasi Produk Hasil Pelayanan :

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO)
Kartu Pengawasan (KPS)

Izin Operasi Penggantian Surat Keputusan Izin Operasi ( SKIO ) Rusak / Hilang Angkutan Sewa

Persyaratan Administratif :

Surat Permohonan.
Bukti atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
Foto copy Surat Keputusan Izin Operasi.
Foto copy STNK yang masih berlaku.
Foto copy Buku uji yang masih berlaku

Biaya Pelayanan :
Retribusi Izin Operasi :

Mobil Penumpang Umum sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.
Penggantian SKIO karena hilang / rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu
rupiah)

Waktu Penyelesaian Pelayanan :
-
Spesifikasi Produk Hasil Pelayanan :
- Surat Keterangan Izin
Operasi(SKIO)

Angkutan Taksi

Izin Operasi Baru Angkutan Taksi

Persyaratan Teknis :

Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan
sebagaimana dalam penetapan kebutuhan kendaraan.
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang
terbaik
Persyaratan administratif:
Surat Izin Usaha Angkutan
Surat pertimbangan dari Bupati / Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan / LLAJ
Kabupaten / Kota sesuai dengan domisili pemohon / perusahaan.
Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin
Operasi;
Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar
pelayanan yang diterapkan;
Fotocopy STNK
Fotocopy Buku Uji
Surat Keterangan Pengecekan dari UPT LLAJ sesuai domisili

Biaya Pelayanan :
Retribusi Izin Operasi : Mobil Penumpang Umum
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dikenakan retribusi sebesar Rp.

5.000,00 (lima ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan
Waktu Penyelesaian Pelayanan :
-
Spesifikasi produk / Hasil Pelayanan :

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO)

Penerbitan Izin Operasi Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Angkutan
Taksi

Persyaratan Administratif :

Surat Permohonan.
Surat Izin Usaha Angkutan.
Surat pertimbangan dari Bupati / Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan / LLAJ Kabupaten /
Kota sesuai domisili pemohon / perusahaan.
Foto copy Surat Keputusan Izin Operasi.
Fotocopy Kartu Pengawasan.
Foto copy STNK yang masih berlaku.
Foto copy Buku uji yang masih berlaku.
Surat Keterangan Pengecekan Kendaraan dari UPT LLAJ sesuai domisili pemohon / perusahaan.

Persyaratan Teknis :
Prioritas diberikan bagi pemohon / perusahaan
angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik
Biaya Pelayanan :
Retribusi Izin Operasi : Setiap
keterlambatan mengajukan permohonan memperpanjang izin dikenakan denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu

rupiah).
Waktu Penyelesaian Pelayanan :
-
Spesifikasi Produk Hasil Pelayanan :
- Surat Keputusan Izin Operasi
(SKIO)

Izin Operasi Penambahan / Pengurangan Armada Angkutan Taksi

Persyaratan Teknis :

Pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan
sebagaimana dalam penetapan kebutuhan kendaraan;
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang
terbaik

Persyaratan administratif :

Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan;
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili pemohon / perusahaan.
Fotocopy SKIO;
Fotocopy KPS;
Fotocopy STNK;
Fotocopy Buku Uji;

Biaya Pelayanan :
Retribusi Izin Operasi : Mobil Penumpang Umum
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dikenakan retribusi sebesar Rp.

5.000,00 (lima ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan :

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO)
Kartu Pengawasan (KPS)

Izin Operasi Pengalihan Kepemilikan Angkutan Taksi

Persyaratan Administratif :

Surat Permohonan
Akta Notaris Tentang Pengalihan Kepemilikan
Surat Izin Usaha Angkutan
Surat pertimbangan dari Bupati / Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan / LLAJ Kabupaten /
Kota sesuai dengan domisili pemohon / perusahaan

Persyaratan Teknis :
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang
mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik
Biaya Pelayanan :
Biaya Retribusi Izin Operasi : Mobil Penumpang Umum
sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dikenakan retribusi sebesar Rp.

5.000,00 (lima ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan
Waktu Penyelesaian Pelayanan :
-
Spefikasi produk/Hasil Pelayanan :

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO)
Kartu Pengawasan (KPS)

Izin Operasi Penggantian Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Rusak / Hilang Angkutan Taksi

Persyaratan Administratif :

Surat Permohonan.
Bukti atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
Foto copy Surat Keputusan Izin Operasi.
Foto copy STNK yang masih berlaku.
Foto copy Buku uji yang masih berlaku
Biaya Pelayanan :
Biaya Retribusi Izin Operasi :

Mobil Penumpang Umum sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi dikenakan retribusi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.
Penggantian kartu pengawasan karena hilang / rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua
puluh lima ribu rupiah)

Waktu Penyelesaian Pelayanan :
-
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan :
- Surat Keputusan Izin Operasi
(SKIO)

Angkutan Pemadu Moda

Trayek Baru Angkutan Pemadu Moda

Persyaratan Teknis :

Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan sebagaimana
dalam penetapan kebutuhan kendaraan.
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang
terbaik

Administratif:

Surat Izin Usaha Angkutan
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai dengan asal dan tujuan trayek dimohon
Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin
trayek;
Surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar
pelayanan yang diterapkan;
Fotocopy STNK
Fotocopy Buku Uji
Surat Keterangan Pengecekan Kendaraan dari UTP LLAJ

Biaya Pelayanan :
Retribusi Izin Trayek :

Mobil Bis Kapasitas 15 s/d 28 tempat duduk atau panjang 6 s/d 9 meter dikenakan retribusi
sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.
Mobil Bis Kapasitas lebih dari 28 tempat duduk atau panjang lebih dari 9 meter dikenakan
retribusi sebesar Rp. 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.

Waktu Penyelesaian Pelayanan :
- Maksimal 4 (empat) hari
kerja.
Spesikasi produk/Hasil Pelayanan :

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)
Kartu Pengawasan (KPS)

Izin Trayek Pembaharuan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek Angkutan Pemadu Moda

Persyaratan Administratif :

Surat Permohonan.
Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan.
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai domisili perusahaan.
Foto copy Surat Keputusan Izin Trayek.
Foto copy Kartu Pengawasan.
Fotocopy STNK yang masih berlaku.
Fotocopy Buku uji yang masih berlaku.
Surat Keterangan Pengecekan Kendaraan dari UPT LLAJ sesuai domisili perusahaan

Persyaratan Teknis :
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan
pelayanan angkutan yang terbaik
Biaya Pelayanan :
Retribusi Izin Trayek :

Mobil Bis Kapasitas 15 s/d 28 tempat duduk atau panjang lebih dari 6 s/d 9 meter dikenakan
retribusi sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.
Mobil Bis Kapasitas lebih dari 28 tempat duduk atau panjang lebih dari 9 meter dikenakan
retribusi sebesar Rp. 11.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.
Setiap keterlambatan pengajuan permohonan pembaharuan masa berlaku SKIT dikenakan denda
sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
Setiap keterlambatan pembaharuan masa berlaku SKIT dikenakan denda tambahan sebesar Rp.
25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)

Waktu Penyelesaian Pelayanan
- Maksimal 4 (empat) hari
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan :
- Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)

Izin Trayek Penambahan / Pengurangan Armada / Frekuensi Pelayanan Angkutan Pemadu Moda

Persyaratan Teknis :

Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan
sebagaimana dalam penetapan kebutuhan kendaraan;
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang
terbaik

Persyaratan administratif :

Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan;
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai dengan asal dan tujuan trayek dimohon;
Fotocopy SKIT;
Fotocopy KPS;
Fotocopy STNK;
Fotocopy Buku Uji;
Surat Keterangan Pengecekan kendaraan dari UPT LLAJ.

Biaya Pelayanan :
Retribusi Izin Trayek :

Mobil Bis Kapasitas 15 s/d 28 tempat duduk atau panjang lebih dari 6 s/d 9 meter dikenakan
retribusi sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.
Mobil Bis Kapasitas lebih dari 28 tempat duduk atau panjang lebih dari 9 meter dikenakan
retribusi sebesar Rp. 11.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.

Waktu Penyelesaian Pelayanan :
- Maksimal 4 (empat) hari kerja
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan :

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)

Izin Trayek Perubahan Trayek

Persyaratan Teknis :

Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan
sebagaimana dalam penetapan kebutuhan kendaraan;
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang
terbaik

Persyaratan administratif :

Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan;
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai dengan asal dan tujuan trayek dimohon;
Fotocopy SKIT;
Fotocopy KPS;
Fotocopy STNK;
Fotocopy Buku Uji;
Surat Keterangan Pengecekan kendaraan dari UPT LLAJ.

Biaya Pelayanan :
Retribusi Izin Trayek :

Mobil Bis Kapasitas 15 s/d 28 tempat duduk atau panjang lebih dari 6 s/d 9 meter dikenakan
retribusi sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.
Mobil Bis Kapasitas lebih dari 28 tempat duduk atau panjang lebih dari 9 meter dikenakan
retribusi sebesar Rp. 11.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.

Waktu Penyelesaian Pelayanan :
- Maksimal 4 (empat) hari kerja
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)
Kartu Pengawasan (KPS)

Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan

Persyaratan Teknis
Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang
mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik
Persyaratan administratif :

Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan pemilik lama dan pemilik baru;
Akta Notaris Tentang Pengalihan Kepemilikan
Berita Acara Pelimpahan Izin Trayek
Surat pertimbangan dari Bupati/Walikota, dalam hal ini Dinas Perhubungan/LLAJ
Kabupaten/Kota sesuai domisili pemilik lama dan pemilik baru;
Fotocopy SKIT;
Fotocopy KPS;
Fotocopy STNK;
Fotocopy Buku Uji;
Surat Keterangan Pengecekan kendaraan dari UPT LLAJ

Biaya Pelayanan :
Retribusi Izin Trayek :

Mobil Bis Kapasitas 15 s/d 28 tempat duduk atau panjang lebih dari 6 s/d 9 meter dikenakan
retribusi sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.
Mobil Bis Kapasitas lebih dari 28 tempat duduk atau panjang lebih dari 9 meter dikenakan
retribusi sebesar Rp. 11.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kendaraan setiap bulan.

Waktu Penyelesaian Pelayanan :
- Maksimal 4 (empat) hari
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan

Surat Persetujuan
Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)
Kartu Pengawasan (KPS)

Izin Trayek Penggantian Skit Rusak / Hilang

Persyaratan Administratif

Surat Permohonan.
Bukti atau Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Surat Keterangan dari UPT
Terminal yang disinggahi.
Foto copy Surat Keputusan Izin Trayek.
Fotocopy STNK yang masih berlaku.
Fotocopy Buku uji yang masih berlaku

Biaya Pelayanan :
Penggantian SKIT rusak/hilang dikenakan biaya
sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap kendaraan
Waktu Penyelesaian Pelayanan
- Maksimal 1 (satu) hari kerja
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan
- Surat Keputusan Izin Trayek
(SKIT)

2. Bidang Perhubungan Laut

Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

Persyaratan Administratif

Surat Permohonan.
Akta Pendirian Perusahaan
NPWP Perusahaan
Domisili Perusahaan
Foto Copy KTP
Surat keterangan sanggup menjadi anggota Gafeksi
Daftar Personil perusahaan
Daftar Infentaris Perusahaan.

Persyaratan Teknis

Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah perusahaan.
Diberikan bagi perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri
Perhubungan No.KM.12 Tahun 1989.

Biaya pelayanan
Biaya cek Fisik dibebankan pemohon
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan
- Surat Izin Usaha Ekspedisi
Muatan Kapal Laut

Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Persyaratan Administratif

Surat Permohonan.
Akta Pendirian Perusahaan
NPWP Perusahaan
Bukti Setor Rp.200.000.000,-
Domisili Perusahaan
Foto Copy KTP
Surat keterangan sanggup menjadi anggota Gafeksi
Daftar Personil perusahaan
Daftar Infentaris Perusahaan.

Persyaratan Teknis

Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah perusahaan.
Diberikan bagi perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri
Perhubungan No.KM.10 Tahun 1988.

Biaya Pelayanan
- Biaya cek Fisik dibebankan pemohon.
Waktu Penyelesaian Pelayanan :
-
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan
- Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan
Transportasi (SIUJPT)

Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat ( SIUPBM)

Persyaratan Administratif

Surat Permohonan.
Akta Pendirian Perusahaan
NPWP Perusahaan
Domisili Perusahaan
Foto Copy KTP
Surat keterangan sanggup menjadi anggota APBMI
Rekomendasi Adpel / Kakanpel Setempat
Memiliki Tenaga Ahli Bongkar Muat
Memiliki Peralatan Bongkar Muat
Rekomendasi dari Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat
Daftar Personil perusahaan
Daftar Infentaris Perusahaan.

Persyaratan Teknis

Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah perusahaan.
Diberikan bagi perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri
Perhubungan No.KM.14 Tahun 2002.

Biaya Pelayanan
Biaya cek Fisik dibebankan pemohon.
Waktu Penyelesaian Pelayanan
-
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan
- Surat Izin Usaha Perusahaan
Bongkar Muat ( SIUPBM)

Izin Usaha Perusahaan Tally (SIUJT)

Persyaratan Administratif

Surat Permohonan.
Akta Pendirian Perusahaan
NPWP Perusahaan
Domisili Perusahaan
Foto Copy KTP
Surat keterangan sanggup menjadi anggota Asosiasi Tally
Rekomendasi dari Asosiasi Perusahaan Tally
Rekomendasi dari Adpel / kakanpel Setempat.
Memiliki tenaga ahli di bidang Tally
Bukti memiliki peralatan termasuk peralatan teknologi informasi.
Daftar Personil perusahaan
Daftar Infentaris Perusahaan.

Persyaratan Teknis

Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah perusahaan.
Diberikan bagi perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri
Perhubungan No.KM.15 Tahun 2007.

Biaya Pelayanan
- Biaya cek Fisik dibebankan pemohon.
Waktu Penyelesaian Pelayanan
-
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan
- Surat Izin Usaha Perusahaan
Tally (SIUJT)

Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (IUPPER)

Persyaratan Administratif

Surat Permohonan.
Akta Pendirian Perusahaan
NPWP Perusahaan
Domisili Perusahaan
Foto Copy KTP
Bukti Kepemilikan Kapal ( Gross Akte Kapal)
Copy Surat Kapal
Surat keterangan sanggup Menjadi anggota Asosiasi
Daftar Personil Perusahaan
Daftar Inventaris Perusahaan.
Rekomendasi dari Asosiasi
Rekomendasi dari Adpel / Kanpel

Persyaratan Teknis

Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah perusahaan.
Diberikan bagi perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri
Perhubungan No.KM.33 Tahun 2001.

Biaya Pelayanan :
Biaya cek Fisik dibebankan pemohon.
Waktu Penyelesaian Pelayanan
-
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan
- Surat Izin Usaha Perusahaan
Pelayaran Rakyat (SIUPPER)

Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas

Persyaratan Administratif

Surat Permohonan.
Akta Pendirian Perusahaan
NPWP Perusahaan
Surat keterangan domisili ;
Rekomendasi Adpel / KaKanpel ;
Daftar inventaris ;
Daftar Personal ;
Persetujuan Studi lingkungan
Rekomendasi rencana tata ruang dan wilayah setempat
Rekomendasi Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat
Persyaratan administrasi khusus /penguasaan lahan
Memiliki Modal usaha minimal 1 Milyar
Memiliki tenaga ahli
Foto Copy KTP
Surat keterangan sanggup menjadi anggota ASDEKI

Persyaratan Teknis

Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah perusahaan.
Diberikan bagi perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri
Perhubungan No.KM.47 Tahun 2008.

Biaya Pelayanan
- Biaya cek Fisik dibebankan pemohon.
Waktu Penyelesaian Pelayanan
-
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan
- Surat Izin Usaha Perusahaan
Depo Peti Kemas (SIUPDEPO PETI KEMAS)

Izin Pengerukan dan Reklamasi

Persyaratan Administrasi
Persyaratan Pengerukan :

Surat permohonan ;
Rekomendasi dari Adpel / Kakanpel setempat ;
Petas situasi dan tempat pembuangan ( Dumping area ), yang disetujui oleh Syahbandar setempat
;
Jadwak rencana kerja / pelaksanaan pekerjaan ;
Pelatan kerja ( Kapal keruk, dll ) ;
Studi AMDAL.
Persyaratan Pekerjaan Reklamasi Dalam DLKr dan DLKp

Administratif :

Surat Permohonan ;
Proposal rencana kegiatan ;
Akte perusahaan ;
Surat ijin usaha ;
Bukti kepemilikan / penguasaan tanah, dan ijin prinsip lokasi dari Pemda setempat (
Bupati / Walikota ) ;
Rekomendasi Adpel / Kakanpel setempat ;
Rekomendasi G.M. PT. Persero Pelindo III ;
Berita Acara pemeriksaan tim terpadu ;
Bukti sewa perairan dari PT Pelindo / Kanpel ;
Surat ijin kerja keruk (SIKK) bila material urug dari laut

Tekhnis :

Gambar tehnis ;
Gambar lay out lokasi ;
Gambar Hidrooceanografi ( Hasil sounding kedalaman laut ) ;
Peta laut asli dengan titik koordinat geografis ;
Studi AMDAL ;
Data situasi pengambilan material urug ;
Daftar peralatan yang dipergunakan.

Persyaratan Pekerjaan Reklamasi Diluar DLKr dan DLKp :

Administratif :

Surat Permohonan ;
Proposal rencana kegiatan ;
Akte perusahaan ;
Bukti sewa perairan ;
SIKK, bila material urug dari laut ;
Bukti pemilikan / penguasaan tanah termasuk ijin pronsip / Pemda setempat ;
Berita Acara Tim Terpadu.

Teknis :

Surat Permohonan ;
Proposal rencana kegiatan ;
Akte perusahaan ;
Bukti sewa perairan ;
SIKK, bila material urug dari laut ;
Bukti pemilikan / penguasaan tanah termasuk ijin pronsip / Pemda setempat ;
Berita Acara Tim Terpadu.

Persyaratan Teknis

Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah rekomendasi
Diberikan bagi pemohon yang mampu memenuhi persyaratan

Biaya
- Biaya cek Fisik dibebankan pemohon
Waktu Penyelesaian Pelayanan
-
Spesifikasi Produk Hasil Pelayanan
- Surat Izin Pengerukan dan
Reklamasi

Izin Operasional Pelabuhan Regional

Persyaratan Administratif

Surat Permohonan.
Mengajukan surat permohonan ;
Surat penetapan lokasi dari Bupati / Walikota setempat ;
Dokumentasi fasilitas-fasilitas Pelabuhan ;
Surat adpel utama tentang Pengelolaan lingkungan( limbah / kebersihan ).

Persyaratan Teknis

Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan Ijin Operasional
Diberikan bagi pemohon yang mampu memenuhi persyaratan

Biaya Pelayanan
- Biaya cek Fisik dibebankan pemohon.
Waktu Penyelesaian Pelayanan
-
Spesifikasi Produk Hasil Pelayanan
- Surat Izin Operasional
Pelabuhan Regional

Izin Tatanan Pelabuhan Provinsi

Persyaratan Administratif

Surat permohonan ;
Rekomendasi dari Adpel / Kakanpel setempat ;
Rekomendasi dari Bupati / Walikota ;
Peta situasi ;
Hasil Survey Hidro Oceanografi ;
Kepemilikan Lahan ;
Studi AMDAL.
Kesesuaian Tata Ruang ;
Cek Fisik.

Persyaratan Teknis
Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan
untuk penambahan jumlah Ijin Tatanan Pelabuhan Provinsi.
Biaya Pelayanan :
Biaya cek Fisik dibebankan pemohon.
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan
- Surat Izin Tatanan Pelabuhan
Provinsi

Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan

Persyaratan Administratif

Surat Permohonan.
Penetapan Lokas dari Bupati/ Walikota Setempat.
Akte Notaris Perusahaan;
Surat Ijin Usaha
Bukti Surat Penguasaan Lahan;
Rekomendasi Adpel / Kakanpel Setempat
Berita Acara Pemeriksaan fisik;
Studi AMDAL;
Gambar teknis / lay out lokasi;
Gambar Hidro Oceanografi;
Peta Laut dan titik koordinat lokasi.

Persyaratan Teknis

Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah rekonendasi rencana
induk pelabuhan regional.
Diberikan bagi pemohon yang mampu memenuhi persyaratan

Biaya Pelayanan
- Biaya cek Fisik dibebankan pemohon.
Waktu Penyelesaian Pelayanan
-
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan
- Surat Rekomendasi Rencana
Induk Pelabuhan Regional

Rekomendasi Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS)

Persyaratan Administratif

Surat Permohonan.
Mengajukan surat permohonan ;
Surat penetapan lokasi dari Bupati / Walikota setempat ;
Rekomedasi adpel/Kanpel setempat/terdekat ;
Rekomendasi PT. Pelindo III ( Persero ) ;
Bukti penggunaan/persewaan perairan dari Ditjend Hubla ;
Berita acara pemeriksaan fisik ;
Foto-foto dokumentasi fasilitas pelabuhan.

Persyaratan Teknis

Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah REKOMENDASI
DUKS.
Diberikan bagi perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan

Biaya Pelayanan
- Biaya cek Fisik dibebankan pemohon.
Waktu Penyelesaian Pelayanan
-
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan
- Rekomendasi Dermaga Untuk
Kepentingan Sendiri (REKOMENDASI DUKS)

3. Bidang Perhubungan Udara

Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)

Persyaratan Administratif

Surat Permohonan.
Akta Pendirian Perusahaan
NPWP Perusahaan
Domisili Perusahaan
Foto Copy KTP
Surat keterangan sanggup menjadi anggota Gafeksi
Daftar Personil perusahaan
Daftar Infentaris Perusahaan.

Persyaratan Teknis

Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah perusahaan.
Diberikan bagi perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri
Perhubungan.

Biaya Pelayanan
- Biaya cek Fisik dibebankan pemohon
Waktu Penyelesaian Pelayanan
-
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan
- Surat Izin Usaha Perusahaan
Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (SIUPEMPU)

Izin Usaha Perusahaan JPT Udara

Persyaratan Administratif

Surat Permohonan.
Akta Pendirian Perusahaan
NPWP Perusahaan
Bukti Setor Rp.200.000.000,-
Domisili Perusahaan
Foto Copy KTP
Surat keterangan sanggup menjadi anggota Gafeksi
Daftar Personil perusahaan
Daftar Infentaris Perusahaan.

Persyaratan Teknis

Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah perusahaan.
Diberikan bagi perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri
Perhubungan No.KM.10 Tahun 1988.

Biaya Pelayanan
- Biaya cek Fisik dibebankan pemohon
Waktu Penyelesaian Pelayanan
-
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan
- Surat Izin Usaha Perusahaan
(SIUJPT)

Izin Pembangunan Heliport.

Persyaratan Administratif

Surat permohonan pembangunan heliport ;
Memiliki Izin Mendirikan Bangunan
Memiliki Hak Guna / Pakai atas tanah gedung / bangunan untuk keperluan Heliport
Memiliki AMDAL
Gambar Teknis Konstruksi
Kajian Teknis pembangunan Heliport.

Biaya Pelayanan
- Biaya cek Fisik dibebankan pemohon
Waktu Penyelesaian Pelayanan
-
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan
- Surat Ijin Pembangunan Heliport

Izin Pengoperasian Heliport.

Persyaratan Administratif

Surat permohonan pengoperasian heliport ;
Surat ijin pembangunan Heliport ;

Persyaratan Teknis

Pada wilayah Operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan Ijin Pengoperasian.
Diberikan bagi perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri
Perhubungan.

Biaya
- Biaya cek Fisik dibebankan pemohon
Waktu Penyelesaian Pelayanan
-
Spesifikasi produk/Hasil Pelayanan
- Surat Ijin Pengoperasian Heliport

Perhubungan dan LLAJ

1. Bidang Angkutan Jalan

2. Bidang Perhubungan Laut

3. Bidang Perhubungan Udara

4. Bidang Perkeretaapian dan Lalu Lintas Air, Sungai, Danau dan Penyebrangan (LLASDP)

Perizinan

BPM Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur

Kantor P2T (Pelayanan Perizinan Terpadu)