Anda di sini: Beranda › Jumlah izin yang diterbitkan

Pelimpahan Kewenangan


JENIS PELAYANAN PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
NO. SEKTOR JENIS IZIN TOTAL IZIN
1. Perencanaan dan Pembangunan Daerah - Izin Pemanfaatan Ruang 1
2. Penanaman Modal 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 9
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
4. Izin Usaha
5. Izin Usaha Perluasan
6. Izin Usaha Perubahan
7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
9. Izin Pembukaan Kantor Cabang
3. Kesehatan 1. Surat Tanda Registrasi Bidan 24
2. Surat Tanda Registrasi Perawat
3. Surat Tanda Registrasi Perawat Gigi
4. Surat Tanda Registrasi Fisioterapis
5. Surat Tanda Registrasi Refraksionis Optisi
6. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian
7. Surat Tanda Registrasi Terapis Wicara
8. Surat Tanda Registrasi Radiografer
9. Surat Tanda Registrasi Okupasi Terapis
10. Surat Tanda Registrasi Ahli Gizi
11. Surat Tanda Registrasi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
12. Surat Tanda Registrasi Sanitarian
13. Surat Tanda Registrasi Elektromedis
14. Surat Tanda Registrasi Analis Kesehatan
15. Surat Tanda Registrasi Akupuntur Terapis
16. Surat Tanda Registrasi Fisikawan Medis
17. Surat Izin Laboratorium Klinik Umum Madya
18. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
19. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang
20. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan
21. Surat Izin Pendirian RS Kelas B
22. Surat Izin Operasional RS Kelas B
23. Surat Tanda Registrasi Perawat Anestesi
24 Surat Tanda Registrasi Teknisi Transfusi Darah
4. Pekerjaan Umum Bina Marga 1. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Utilitas
2. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Pemasangan Papan Reklame/Iklan
3. Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) untuk Jalan Keluar Masuk ke Industri/Perusahaan/SPBU dan sejenisnya
5. Pekerjaan Umum Sumber Daya Air 1. Izin Pemakaian Tanah Pengairan 2
2. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
6. Perhubungan 1. Izin Trayek Baru Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) 78
2. Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin trayek (SKIT)
3. Izin Trayek Penambahan Armada/Frekuensi Pelayanan AKDP
4. Izin Trayek Perubahan Trayek
5. Izin Trayek Perubahan Identitas Perusahaan
6. Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) Rusak/Hilang
7. Izin Trayek Baru Mobil MPU/Mikrobus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
8. IzinTrayek Pembaharauan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT)
9. Izin Trayek Penambahan Armada (MPU)/Mikrobus
10. Izin Trayek Perubahan Trayek (MPU)/Mikrobus
11. Izin Trayek MPU Perubahan Identitas Perusahaan;
12. Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin trayek (SKIT) Rusak/Hilang
13. Izin Penyelenggaraan Baru Angkutan Antar Jemput (AJJ) AKDP;
14. Izin Penyelenggaraan Pembaharuan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan SKIP angkutan Antar Jemput (AAJ) AKDP;
15. IzinPenyelenggaraan Penambahan/ Pengurangan Kendaraan Angkutan Antar Jemput (AAJ) AKDP;
16. Izin Penyelenggaraan Pembukaan Cabang Perusahaan Angkutan Antar Jemput (AAJ) AKDP;
17. Izin Penyelenggaraan Perubahan Identitas Perusahaan Angkutan Antar Jemput (AAJ) AKDP;
18. Izin Penyelenggaraan Penggantian Dokumen Perizinan Yang Hilang atau Rusak Angkutan Antar Jemput (AAJ) AKDP;
19 Izin Penyelenggaraan Baru Angkutan Karyawan;
20 IzinPenyelenggaraan Pembaharuan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan (SKIP) angkutan Karyawan;
21 Izin Penyelenggaraan Penambahan/ Pengurangan Kendaraan Angkutan Karyawan;
22 Izin Penyelenggaraan Perubahan Identitas Perusahaan Angkutan Karyawan;
23 IzinPenyelenggaraan Penggantian Dokumen Perizinan yang Hilang atau Rusak Angkutan Karyawan;
24 Izin Penyelenggaraan Pembukaan cabang Perusahaan Angkutan Karyawan;
25 IzinPenyelenggaraan Pembaharuan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan (SKIP) Angkutan Sewa Umum;
26 IzinPenyelenggaraan Penggantian Dokumen Perizinan Yang Hilang atau Rusak Angkutan Sewa Umum;
27 Izin Penyelenggaraan Baru Angkutan Sewa Khusus;
28 Izin Penyelenggaraan Pembaharuan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan (SKIP) Angkutan Sewa Khusus;
29 Izin Penyelenggaraan Penambahan/ Pengurangan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus;
30 Izin Penyelenggaraan Perubahan Identitas Perusahaan angkutan Sewa Khusus;
31 Izin Penyelenggaraan Penggantian Dokumen Perizinan yang Hilang atau Rusak Angkutan Sewa Khusus;
32 Izin Penyelenggaraan Pembukaan Cabang Perusahaan Angkutan Sewa Khusus;
33 Izin Penyelenggaraan Baru Angkutan Taksi AKDP;
34 IzinPenyelenggaraan Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Angkutan Taksi AKDP;
35 Izin Penyelenggaraan Penambahan/ Pengurangan Armada Angkutan Taksi AKDP;
36 Izin Penyelenggraan Perubahan Identitas Perusahaan Angkutan Taksi AKDP;
37 Izin Penyelenggaraan Penggantian Surat Keputusan Izin Operasi (SKIO) Rusak/Hilang Angkutan Taksi AKDP;
38 Izin Penyelenggaraan Pembukaan Cabang Perusahaan Angkutan Taksi AKDP;
39 Izin Trayek Baru Angkutan Pemadu Moda;
40 Izin Trayek Perpanjangan Masa Berlaku Surat Keputusan IzinTrayek(SKIT)angkutan Pemadu Moda;
41 IzinTrayekPenambahanArmada/Frekuensi
Pelayanan angkutan Pemadu Moda;
42 Izin Trayek Perubahan Trayek Angkutan
Pemadu Moda;
43 Izin Trayek Pengalihan Kepemilikan Angkutan
Pemadu Moda;
44 Izin Trayek Penggantian Surat Keputusan Izin Trayek (SKIT) Rusak/Hilang Angkutan Pemadu Moda;
45 Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan
Transportasi (JPT);
46 Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan
Transportasi (JPT) Perubahan;
47 Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
(SIUPBM);
48 Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat
(SIUPBM) Perubahan;
49 Izin Usaha Perusahaan Tally (SIUPT);
50 IzinUsahaPerusahaanTally(SIUPT) Perubahan;
51 Izin Usaha Perushaan Depo Peti Kemas;
52 Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas Perubahan;
53 Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat;
54 Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat Perubahan
55 Izin Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan
Regional;
56 Izin Usaha Angkutan Laut bagi badab usaha yang berdomisilidalamwilayahdan beroperasi padalintaspelabuhanantar DaerahKabupaten/Kotadalamwilayah Daerah Provinsi;
57 Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi padalintaspelabuhanantar Daerahkabupaten/kotadalamDaerah provinsi, pelabuhanantarDaerahprovinsi dan pelabuhan internasional;
58 Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi padalintaspelabuhanantar Daerahkabupaten/kotadalamDaerah provinsi, pelabuhanantarDaerahprovinsi dan pelabuhan internasional;
59 Izin Usaha angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
60 Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani trayeklintasdaerah Kabupaten/Kota dalam1(satu)daerah Provinsi;
61 Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Pelabuhan Pengumpan Regional;
62 Izin Pengembangan Pelabuhan untuk
Pelabuhan Pengumpan Regional;
63 IzinPengoperasianPelabuahanselama24 (dua puluhempat)jamuntukPelabuhan Pengumpan Regional;
64 Izin Usaha Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
65 Izin Usaha Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
66 Izin Pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS)didalamDLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional;
67 Rekomendasi Penetapan Lokasi terminal Khusus dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
68 Rekomendasi Penetapan Terminal Khusus yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri;
69 Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Pengumpul dan Utama dengan Keterpaduan Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi;
70 Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Utama/Pengumpul dengan Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
71 Izin Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Regional;
72 Rekomendasi Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Utama/Pengumpul;
73 IzinPenetapan Lintas dan Persetujuan Pengoperasian Kapal angkutan Penyeberangan Lintas antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi;
74 Izin Perpanjangan Penetapan Lintas dan Persetujuan Pengoperasian Kapal angkutan Penyeberangan Lintas antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi;
75 Penetapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pengumpan Regional;
76 Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
77 Izin Penetapan Tarif Angkutan Penyebrangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyebrangan antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi; dan
78 Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
7. Sosial 1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah 5
2. Surat Izin Pengumpulan Uang atau Barang
3. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau barang
4. Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS
5. Surat Tanda Pendaftaran Ulang Organisasi Sosial/Yayasan/LSM-UKS
8. Ketenagakerjaan 1 Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan lintas Kabupaten/Kota 5
2 Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenag Kerja Asing (RPTKA)
3 Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh (IOPJP/B)
4 Izin Usaha Perusahaan Penerimaan Pemborongan Pekerjaan
5 Pencabutan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
9. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 1. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi 3
2. Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi
3. Izin Usaha Simpan Pinjam
10. Kebudayaan dan Pariwisata 1. Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya untuk Dipatenkan 5
2. Rekomendasi Pengisian Kesenian dalam rangka Kerjasama Luar Negeri
3. Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel
4. Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Restoran
5. Izin Operasional Pramuwisata
11. Pertanian dan Ketahanan Pangan 1 Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar asal Tumbuhan, bagi pemohon yang memiliki sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan 3
2 Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan, bagi pemohon yang tidak memiliki sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan
3 Sertifikat Prima 3 dan Prima 2
12. Peternakan 1. Izin Pengeluaran dan/atau Pemasukan Ternak Potong Antar Provinsi/Pulau 14
2. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Kesayangan, Hewan Konservasi, Hewan Milik Negara Antar Provinsi/Pulau
3. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Bibit/Benih/Semen Beku Antar Provinsi/Pulau
4. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran telur Tetas Antar Provinsi/Pulau
5. Surat Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD) Antar Provinsi/Pulau
6. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Unggas Antar Provinsi/Pulau
7. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran ProdukPangan Asal Hewan (Daging) Antar Provinsi/Pulau;
8. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Susu Olahan) Antar Provinsi/Pulau;
9. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Telur Konsumsi) Antar Provinsi/Pulau;
10. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Kulit untuk Pangan) Antar Provinsi/Pulau;
11. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (Bahan Baku Pangan Ternak) yaitu Tepung Tulang, Tepung Darah, Chicken Feather Meal (CFM), Meat Bone Meal (MBM), Poultry Meat Meal (PMM) dan Fish Meal Antar Pulau/Provinsi;
12. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Kulit Bahan Industri) Antar Provinsi/Pulau;
13. Izin Usaha Distributor Obat Hewan;
14. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Obat Hewan Antar Provinsi/Pulau;
13. Kelautan dan Perikanan 1 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Perikanan Budidaya/Perikanan Tangkap 20
2 Surat Pembudidayaan Ikan (SPI)
3 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
4 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
5 Surat Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI-A)
6 Surat Izin Pengadaan Kapal Perikanan (SIPKP)
7 Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)
8 Surat Izin Lokasi
a. Izin Lokasi untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir
b. Izin lokasi pulau-pulau kecil, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian pulau-pulau kecil
9 Surat Izin Pengelolaan
a) Izin Pengelolaan Produksi Garam;
b) Izin Pengelolaan Biofarmakologi Laut;
c) Izin Pengelolaan Bioteknologi Laut;
d) Izin Pengelolaan Wisata Bahari;
e) IzinPengelolaanPemanfaatanAirLaut selain Energi;
f) Izin Pengelolaan Pemasangan Pipa dan Kabel Bawah Laut; dan
g) Izin Pengelolaan Pengangkatan barang Muatan Kapal Tenggelam.
10 Muatan Kapal Tenggelam.
11 Surat Izin Usaha Pemasaran Hasil Perikanan
12 Surat Izin Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
13 Perpanjangan/Perubahan/Penggantian Surat Izin Usaha (SIUP)/Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/ Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
14. Kehutanan 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas Produksi diatas 2000 m3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 m3/tahun; 14
2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar;
3. Perluasan Izin Usaha Industri Promer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi diatas 2000m3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 m3/tahun;
4. Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Skala menengah dan sekala besar;
5. Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi sampai dengan 6000 m3/tahun
6. Surat Persetujuan Perubahan Komposisi dan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi diatas 2000 m3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 m3/tahun
7 Surat Persetujuan Perubahan Komposisi dan Perubahan Penggunaan Mesin Produksi Utama pada Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar
8 Surat Pembatalan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas produksi diatas 2000 m3/tahun sampai dengan kurang dari 6000 m3/tahun
9 Surat Pembatalan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) skala menengah dan skala besar
10 Izin Hak Pengusahaan Pariwisata Alam
11 Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA)
12 Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA)
13 Rekomendasi dalam rangka Pinjam Pakai Kawasan Hutan
14 Rekomendasi/Pertimbangan dalam rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan
15 ESDM 63
1. Mineral dan Batu Bara 1 Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
2 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
3 PerpanjanganIzinUsahaPertambangan
(IUP) Eksplorasi;
4 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
5 Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
6 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan
7 Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan
8 Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian
9 IzinUsahaPertambangan(IUP)Operasi Produksi KhususPengolahandan Pemurnian;
10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian
11 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi untuk Penjualan
12 Izin Sementara Untuk Melakukan Pengangkutan dan Penjualan
13 Izin Usaha Jasa Pertambangan
14 Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan
15 Surat Keterangan Terdaftar
16 Perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar
17 Izin Gudang Bahan Peledak
18 Perpanjangan Izin Gudang Bahan Peledak
19 Kartu Izin Meledakkan
20 Perpanjangan Kartu Izin Meledakkan
21 Rekomendasi Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak
22 Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair
23 Perpanjangan Izin Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair
24 Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
25 Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
26 Perubahan Izin Pertambangan.
2. Geologi/air tanah 1 Izin Pengeboran Air Tanah
2 Izin Pengusahaan Air tanah
3 Izin Peningkatan Debit Pengusahaan Air tanah
4 Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah
3. Ketenagalistrikan 1 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Usaha Pembangkit Tenaga Listrik
2 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Usaha Transmisi Tenaga Listrik
3 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik
4 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik
5 Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, distribusi tenaga Listrik, dan Penjualan Tenaga Listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha
6 Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik, dan Penjualan Tenaga Listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha
7 Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik, distribusi tenaga Listrik, dan Penjualan Tenaga Listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha
8 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik
9 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Usaha Transmisi Tenaga Listrik
10 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik
11 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara Terintegrasi
12 Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
13 Izin Operasi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik
14 Izin Operasi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik
15 Izin Operasi untuk Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Listrik dan Distribusi Tenaga Listrik
16 Surat Keterangan Terdaftar
17 Izin Pemanfaatan Jaringan (IPJ) Telematika untuk Penyangga dan/atau Jalur sepanjang Jaringan
18 Izin Pemanfaatan Jaringan (IPJ) Telematika untuk Serat Optik pada Jaringan
19 Izin Pemanfaatan Jaringan (IPJ) Telematika untuk Konduktor pada Jaringan
20 Izin Pemanfaatan Jaringan (IPJ) Telematika untuk Kabel Pilot pada Jaringan
21 Izin Usaha Jasa Penunjang tenaga Listrik untuk Konsultasi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
22 Izin Usaha Jasa Penunjang tenaga Listrik untuk Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
23 Izin Usaha Jasa Penunjang tenaga Listrik untuk Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik
24 Izin Usaha Jasa Penunjang tenaga Listrik untuk Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik
25 Izin Usaha Jasa Penunjang tenaga Listrik untuk Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik
26 Izin Usaha Jasa Penunjang tenaga Listrik untuk Penelitian dan Pengembangan
27 Izin Usaha Jasa Penunjang tenaga Listrik untuk Pendidikan dan Pelatihan
28 Izin Usaha Jasa Penunjang tenaga Listrik untuk Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
29 Izin Usaha Jasa Penunjang tenaga Listrik untuk sertifikasi Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
30 Izin Usaha Jasa Penunjang tenaga Listrik untuk sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
31 Izin Usaha Jasa Penunjang tenaga Listrik untuk Usaha Jasa Lain yang secara langsung berkaitan dengan Penyediaan Tenaga Listrik
4. Energi Baru Terbarukan 1 Izin Pemanfaatan Langsung Penas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi
2 Izin Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton Pertahun
16 Perindustrian dan Perdagangan 1 Persetujuan Prinsip 10
2 Izin Persetujuan Industri Melalui Persetujuan Prinsip
3 Izin Persetujuan Industri Tanpa Persetujuan Prinsip
4 Izin Perluasan Usaha Industri Melalui Persetujuan Prinsip
5 Izin Perluasan Usaha Industri Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip
6 IzinUsaha Perubahan Nama, Alamat dan Penanggung jawab Industri
7 Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) bagi Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya
8 Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Toko Bebas Bea (TBB)
9 Izin Reparatir/Perbaikan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
10 Angka Pengenal Impor Umum dan Produsen
17 Lingkungan Hidup 1 Izin Lingkungan 3
2 Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi
3 Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Nasional
18 Perkebunan 1 Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B); 4
2 Izin Usaha Perkebunan-Pengelolahan (IUP-P);
3 Izin Usaha Perkebunan (IUP);
4 Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan;
19 Pendidikan SMA 17
1 Izin Pendirian Sekolah
2 Izin Operasional Sekolah
3 Perpanjangan Izin Operasional Sekolah
4 Izin Perubahan
5 Izin Penutupan
SMK
1 Izin Pendirian Sekolah
2 Izin Operasional Sekolah
3 Perpanjangan Izin Operasional Sekolah
4 izin Pembukaan / Penambahan / Perubahan Program Keahlian / Program Kekhususan
5 Izin Perubahan
6 Izin Penutupan
Pendidikan Khusus
1 Izin Pendirian Sekolah
2 Izin Operasional Sekolah
3 Perpanjangan Izin Operasional Sekolah
4 izin Pembukaan / Penambahan / Perubahan Program Keahlian / Program Kekhususan
5 Izin Perubahan
6 Izin Penutupan
280
JUMLAH