Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur di Jurnal UNfGI

05-07-2014 | Siaran Pers

Potensi investasi yang sangat besar yang dimiliki Jawa Timur kurang maksimal dalam praktiknya. Salah satu sebabnya adalah buruknya praktek perizinan di Jawa Timur. Melihat kondisi ini Gubernur Jawa Timur, Soekarwo membentuk P2T. Tujuan utama didirikanya P2T adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Jawa Timur. Utamanya dari sisi kepastian prosedur, biaya dan waktu.

P2T Jawa Timur setelah diresmikan bekerja berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2010. Sebelumnya P2T bekerja berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 5 tahun 2010 tentang  penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/9/KPTS/013/2010 tentang pelimpahan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Provinsi Jawa Timur.

Berdirinya P2T membawa perubahan penting setidaknya dalam tiga hal. Pertama Perizinan di Jawa Timur lebih cepat dan ada kepastian waktu. Sesuai prosedur, proses perizinan paling cepat memakan waktu 15 menit dan paling lama 17 hari. Kedua, adanya kepastian biaya (retribusi) setiap perizinan dan lebih trasparan. Ketiga adanya kepastian prosedur administratif yang dibutukan untuk mengurus perizinan.

Berdirinya P2T membawa dampak positif bagi banyak pihak. Masyarakat bisa mendapatkan perizinan secara efisien dan tidak rumit. Selain itu, P2T juga memiliki andil dalam peningkatkan PAD  dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Berdirinya P2T juga memiliki andil dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan.

P2T Jawa Timur memperoleh penghargaan Investment Award katagori terbaik pertama PTSP di bidang Penanaman Modal tingkat Provinsi pada tahun 2010 dan 2012. P2T juga mendapatkan ISO 9001 – 2008 kategori sistem majemen mutu organisasi dari WQA (World wide Quality Assurance) pada tahun 2010-2012.

Unduh Profil Lengkap


Terakhir diubah: May 07, 2014