Artikel Jawa Pos Kamis 10 Juli 2014

BKPM Pangkas Prosedur 2015

07-14-2014 | Siaran Pers
Jakarta - Mesti diakui memiliki potensi ekonomi yang begitu besar, daya saing atau competitiveness Indonesia masih rendah. Akibatnya, banyak potensi ekonomi yang tidak bisa dioptimalkan.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar mengatakan, salah satu poin penting dalam peningkatan daya saing adalah mendorong terciptanya kemudahan berusaha. "Misalnya, mempercepat proses memulai usaha dari 48 hari tahun ini menjadi hanya lima hari pada 2015".
Data BKPM menunjukkan, saat ini ada 10 proses memulai usaha di Indonesia. Proses pertama, memperoleh akta pendirian perusahaan, mengurus akta notaris secara elektronik, mendapat persetujuan nama perusahaan di Kementerian Hukum dan HAM, berikutnya memperoleh surat keterangan domisili, mendaftar pada pelayanan terpadu satu atap untuk surat izin usaha perdagangan (SIUP), dan memperoleh tanda daftar perusahaan (TDP).
Setelah itu, mendaftar pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mendaftarkan ke Jamsostek Tenaga Kerja atau BPJS Ketenagakerjaan, hingga memperoleh nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak (NPPKP), pada 2015, 10 proses tersebut akan disingkat menjadi lima saja, "karena online, prosesnya bisa dipercepat menjadi hanya lima hari dan biaya dipangkas menjadi Rp. 6,24 juta".

Terakhir diubah: -/-